Catatan Berita

Penjelasan normatif atas pemberitaan media

Tulisan Hukum

Kajian normatif terkait pengelolaan keuangan negara/daerah

Matriks Perbandingan

Tabel yang berisi perbandingan peraturan

Tahukah Anda?

Terkait Permasalahan Hukum dari Media


Catatan Berita


Lihat Antisipasi Penyalahgunaan Jabatan baru

Lihat Optimalkan Penggunaan Dana BOS

Lihat Utamakan Program Skala Prioritas

Lihat Kades Masih Kebingungan, BUMDes Butuh Pembinaan

Lihat RSUD Barito Timur jadi BLUD

Lihat Dana Bantuan Desa Tahap 3 Terancam Tidak Cair

Lihat LKPD 2015 Berbasis Akrual Disosialisasikan

Lihat Sertifikasi Guru Perlu Dikaji

Lihat Kab. Murung Raya Alami Kerugian Akibat Kesalahan Data

Lihat Menghindari Korupsi Dana Desa

Lihat Sudah Bayar, Terdakwa Korupsi Minta Bebas

Lihat Bupati Sampaikan Enam Raperda

Lihat Disclaimer Jangan Terulang

Lihat Pertanggungjawaban Hibah Diperketat

Lihat Bansos Hanya untuk Fakir Miskin

Lihat BPK Minta SOPD Barut Lengkapi Dokumen Pemeriksaan

Lihat Dua Raperda Tuntas Dibahas

Lihat Musrenbang Hasilkan Program Tepat Sasaran

Lihat Sering Diingatkan, Masih Terjadi Penyelewengan Anggaran di Desa


Tulisan Hukum


Lihat Mekanisme Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah

Lihat Mekanisme Pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru

Lihat Partai Politik dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Lihat Pengadaan Obat Dengan Prosedur ePurchasing Berdasarkan eCatalogue.pdf

Lihat BOP Dana Bantuan Fisik PAUD

Lihat Deposito Pemda


Matrik Perbandngan


Lihat Matrik Perbandingan Permendagri pedoman Pengelolaan Keuangan

Lihat Matriks-Perbandingan-Permendagri-ttg-pedoman-pemberian-Hibah-Bansos

Lihat Matriks-Perbandingan-Perpres-ttg-Pengadaan-Barang-Jasa

Lihat Matriks-Perbandingan-UU-MD3

Lihat Mekanisme penghapusan dan penjualan kend dinas milik daerah fix


Tahukah Anda?


Lihat Perbedaan Delegasi Mandat


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya | Telp : 0536 – 3241118, 3241119 | Fax : 0536 – 3241120 | Email : hukum.palangkaraya@bpk.go.id