Sejarah

Berdasarkan Pasal 23 G UUD 1945, BPK berkedudukan di Ibukota Negara dan mempunyai Perwakilan di setiap Provinsi. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, maka sejak Tahun 2002, BPK mulai membentuk dan meresmikan berdirinya Perwakilan-Perwakilan BPK di setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pengembangan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah didirikan untuk memenuhi amanat UUD 1945. Pendirian tersebut didukung pula oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk bermitra dengan BPK RI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, antara lain adanya surat permintaan pendirian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, S.H., kepada Ketua BPK RI saat itu. Menindaklanjuti amanat UUD 1945 dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu, sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI tentang penetapan pejabat dan pegawai pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang antara lain terdiri dari Drs. Mampan Manalu, M.M., sebagai Kepala Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M., sebagai Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II, Sasmsudduha, S.E., M.M., sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian; serta 15 orang tenaga pemeriksa. Ke-18 orang tersebut kemudian menempati gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso Nomor 16, yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution, pada tanggal 10 Agustus 2006.

Pembangunan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2010, yaitu pelaksanaan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya proses pembangunan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi gedung kantor pemerintah dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Acara peletakan batu pertama gedung baru BPK RI dilakukan oleh Anggota V BPK Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, S.H., para pejabat teras pemerintah daerah, serta para pejabat dan pegawai BPK Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hasan Bisri, meresmikan penggunaan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012. Gedung baru ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangka Raya. Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, Auditor Utama KN VI BPK Sjafrudin Mosii, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiani, mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Mampan Manalu, Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Polda, serta BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya di hadapan para undangan yang hadir, Wakil Ketua BPK menjelaskan, sejak UUD 1945 diamandemen, BPK berwenang memeriksa seluruh keuangan negara. Tugas ini besar terutama dengan adanya otonomi daerah dimana uang yang disalurkan ke daerah semakin besar jumlahnya. “Menyadari beratnya tugas ini maka UUD mengatur bahwa BPK selain berkedudukan di ibukota Negara, juga harus membuka perwakilan di setiap provinsi. BPK sudah membangun gedung di 33 provinsi, dan hari ini adalah peresmian yang ke-31,” jelas Wakil Ketua.

BPK dibentuk untuk satu tugas yaitu mengawal agar keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Selain itu ada paradigma yang perlu diubah, bahwa pemeriksaan keuangan negara bukan sekadar perintah UU, tetapi menjadi kebutuhan. Hal ini agar seluruh manajemen tergerak untuk mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.

Seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kalteng, belum satu pun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, menurut Wakil Ketua, untuk memperoleh opini ini memang tidak gampang, karena perlu perencanaan serta perpaduan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. “Mungkin SDM belum cukup kompeten untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Jadi yang pertama bisa dibenahi adalah SDM pengelola keuangan daerah mendapat bimbingan BPKP agar laporan keuangan memenuhi standar yang ditetapkan,” tambah Wakil Ketua. Opini WTP bisa diraih dengan memiliki rencana aksi yang jelas, dikontrol pelaksanaannya secara periodik. Selain itu ada komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas diresmikannya penggunaan gedung baru BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. “Dengan diresmikannya gedung ini, semoga dapat lebih meningkatkan kinerja BPK RI dalam melaksanakan tugasnya,” harap Gubernur.

Pada awal acara, Kepala Perwakilan melaporkan bahwa gedung baru ini dibangun di atas lahan seluas ± 7.646 m2. “Terdiri dari dua bangunan utama, yaitu gedung bagian depan yang terdiri dari tiga lantai, dan gedung auditorium,” jelas Kepala Perwakilan. Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meminjam tanah dan bangunan gedung eks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng. Tanah dan bangunan ini telah dihibahkan kepada BPK RI saat ini. Wakil Ketua berharap, dengan adanya perwakilan BPK di Kalteng ini tidak semata-mata sebagai tempat bekerja tapi juga sebagai pusat data mengenai pengelolaan keuangan di Kalteng. Selain itu keberadaan BPK di Kalteng menjadi mitra untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dengan tetap menjaga independensi.

Pelaksana BPK yang pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

Bapak Drs. Mampan Manalu, M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Agustus Tahun 2006 s.d. Bulan Maret Tahun 2010.

Hal-hal penting yang terjadi pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor BPK oleh Ketua BPK, Bapak Anwar Nasution, peletakan batu pertama Pembangunan Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Sapto Amal Damandari, Anggota V BPK.

Bapak Erwin, S.H., M. Hum. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Maret s.d. Desember Tahun 2010.

Bapak Maman Abdulrachman, S.E., M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Oktober Tahun 2010 s.d. Bulan Juni Tahun 2012.

Ibu Endang Tuti Kardiani, S.E., M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Juni Tahun 2012 s.d. Bulan September Tahun 2015.

Pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK. Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP sebanyak 3 entitas, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bapak Ir. R. Cornell Syarief P., M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan September Tahun 2015 s.d. sekarang. Sampai dengan Agustus 2016, entitas pemeriksaan yang telah meraih opini WTP adalah: Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Utara, dan Kab. Murung Raya.

Beberapa gedung yang pernah digunakan sebagai kantor oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

Dari tanggal 17 Juli 2006 sampai 05 Februari 2010 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menempati gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso nomor 16, yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Selama proses pembangunan gedung baru, pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk sementara berkantor di Lantai 2 Gedung Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Kota Palangka Raya. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menempati kantor di Batang Garing sampai bulan Agustus 2011.

Gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso No. 16 Kota Palangka Raya yang tadinya dipinjamkan kini telah resmi menjadi milik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui proses hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan BPK RI, dengan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung tersebut mulai ditempati kembali sejak bulan Agustus 2011 setelah proses pembangunan selesai sampai dengan sekarang.

_______________________________________________________________________

Sejarah BPK RI – lihat