Larangan Gratifikasi kepada Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK

Untuk menjaga dan menegakkan Integritas, Indenpendensi, dan Profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPK Rl Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016, dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No.305a/K/X-XIII.2/7/2014, bersama ini Kami sampaikan sebagai berikut:

Unduh File Selengkapnya : S-268-2017