Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja

Selama 2 hari berturut – turut mulai hari Kamis dan Jumat tanggal 14 s.d 15 Desember 2017 dengan bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung acara penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pembangunan Desa TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kabupaten Katingan, Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu atas belanja daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Dalam kegiatan Penyerahan LHP, bertindak sebagai tuan rumah adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, R.Cornell Syarief yang didampingi oleh Para Pejabat Struktural dan Fungsional Pemeriksa antara lain Kepala Sub Auditorat I , Ali wardana dan Kepala Sub Auditorat II M. Suharyanto.

Kegiatan ini juga mengundang segenap pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili dari 6 Kabupaten yang LHP nya akan diserahkan. Dalam sambutan Kepala perwakilan menyampaikan bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektifitas upaya Pemerintah, Kabupaten dan Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Penilaian efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa didasarkan pada dua indikator utama yaitu :

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana prasarana pada aspek kesehatan, pendidikan, dan permukiman; dan
(2) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa.

Pada hari berikutnya yaitu tanggal 15 Desember 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya serta Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyerahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah R.Cornell Syarief juga dihadiri oleh 3 Kepala daerah dan Ketua DPRD.

Dalam cuplikan sambutan Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Penilaian efektivitas tersebut didasarkan pada dua indikator utama yaitu (1) Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang meliputi kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan database; serta (2) Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Dari hasil LHP yang telah diserahkan kepada para pimpinan daerah, BPK juga mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa Kepala Daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *