Percepatan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah oleh Bendahara

Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus kerugian daerah sebagaimana syarat-syarat administratifnya diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan percepatan dan penyiapan dokumen penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara pada tanggal 20 s.d. 22 November 2017.

Kegiatan yang mengundang Inspektorat dan Majelis TP/TGR Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk melaksanakan percepatan penyelesaian kerugian daerah oleh bendahara yang penilaian dan penetapannya merupakan kewenangan BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap ketidaklengkapan administrasi yang diperlukan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK untuk melakukan proses penilaian dan penetapan.

Dalam kegiatan dimaksud BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi dan identifikasi dokumen-dokumen yang tersedia untuk kelengkapan penyelesaian kasus kerugian daerah dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, melakukan diskusi apabila ditemukan kendala-kendala dalam penyediaan dokumen dan informasi yang diperlukan, serta mencari solusi bersama untuk memperoleh dokumen pengganti apabila dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tidak dapat diketemukan atau disediakan.

Dengan adanya kegiatan dimaksud, diharapkan dapat terjalinya kesepahaman antara para pemeriksa BPK yang melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah dengan pelaksana penyelesaian kerugian daerah pada Majelis Pertimbangan TP/TGR/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, sehingga efektivitas penyelesaian kerugian daerah dapat dilaksanakan lebih cepat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *