Diseminasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Untuk menyegarkan pemahaman dan ingatan para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menghadapi penilaian terkait Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPK Perwakilan, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Diseminasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), pada tanggal 17 Oktober 2017 ini bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara tersebut dibuka dengan sambutan oleh Plh. Kepala Perwakilan, Eko Setyo Nugroho. Dalam sambutannya dinyatakan bahwa Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan kebutuhan sekaligus kriteria yang diperlukan oleh suatu kementerian/lembaga, satuan kerja untuk dapat dinyatakan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengakuan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan suatu wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Kementerian PAN/RB dan dilaksanakan oleh BPK. Untuk itulah maka setiap pegawai diharapkan dapat memacu dan mendisiplin diri untuk dapat mewujudkan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai suatu budaya kerja.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa diseminasi tersebut dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan penilaian ZI dari Kementerian PAN/RB. Dengan diadakannya acara diseminasi ZI, maka diharapkan acara ini dapat menyamakan pemahaman tentang ZI sehingga semua unsur komponen dapat memahami dan melaksanakan hal tersebut secara baik. Penilaian akan dilakukan dalam dua hal, yaitu Penilaian internal dan penilaian eksternal. Intinya tim penilai ingin melihat apakah perwakilan kita sudah bebas dari korpsi, ada pola hubungan yang baik dan tidak merepotkan pihak entitas, serta sudah menjadikan bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai suatu budaya kerja.

Setelah pembukaan dan sambutan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan unsur-unsur penilaian oleh Tim Penilai ZI yang telah dilakukan kepada Perwakilan lain oleh Kepala Subbagian Hukum, Andrie Cahyo Purnomo dan diakhiri dengan tanya jawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *