Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Dalam rangka melakukan optimalisasi efektivitas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2017, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”.

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan dari Kepala Perwakilan, R. Cornell Syarief P, dan dihadiri oleh Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah terkait, serta pengelola tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, R. Cornell Syarief P, menekankan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan salah satu indikator untuk menilai terhadap kepatuhan entitas melakukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan rekomendasi pemeriksaan, serta untuk menilai daya guna dan hasil guna pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Untuk itulah BPK terus mendorong langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan entitas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui percepatan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan kali ini, agak berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual. Pelaksanaan pemantauan mulai triwulan II telah mempergunakan aplikasi, yaitu Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SisPTL) yang dapat diakses dan di-up date oleh entitas, sehingga diharapkan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksan BPK dapat diselenggarakan secara lebih cepat, lebih efisien dan efektif, karena tidak terkendala jarak, waktu dan prosedural yang sering menghambat pelaksanaan penyampaian data tindak lanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *